Ini Profil 9 Hakim Mahkamah Konstitusi yang Tangani Sengketa Pilpres 2019

KabarBerita.netSa Ketua MK menegaskan independensi MK menjelang dimulainya sidang sengketa Pilpres 2019.

imak profil sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan mengatasi sengketa Pilpres 2019.

Sidang sengketa hasil Pilpres 2019 akan langsung digelar bersama dengan sidang perdana dijadwalkan digelar terhadap Jumat (14/6/2019).

Ada sembilan hakim yang akan mengatasi perselisihan hasil penentuan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2019.

Kesembilan hakim berikut adalah Anwar Usman, Aswanto Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldo Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Sementara itu, Anwar Usman yang jug”Kami hanya tunduk terhadap konstitusi dan hanya takut terhadap Allah SWT. Mohon dicatat,” katanya kala halalbihalal bersama dengan keluarga besar MK di Gedung MK Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Ia menegaskan, siapa pun yang hendak mengintervensi dirinya dan para hakim tidak akan ada artinya.

“Siapapun yang rela intervensi, ya kemungkinan ada yang bersama dengan beragam langkah ya. Baik moril dan sebagainya itu tidak akan ada artinya bagi kami. Kami selamanya istiqomah,” kata Anwar.

Berikut profil sembilan hakim MK yang akan mengatasi sengketa Pilpres 2019, dirangkum Tribunnews.com berasal dari web site resmi MK.

Poker | Capsa Susun | Game Adu-Q | Bandar-Q | Bandar Poker | Sakong Online | Domino

 

1. Anwar Usman

Pria kelahiran Bima, 31 Desember 1956 itu memulai karier sebagai guru honorer terhadap 1975.

Setelah sukses mencapai gelar Sarjana Hukum terhadap 1984, alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta itu mencoba ikut tes menjadi calon hakim.

Keberuntungan pun berpihak padanya ketika ia lulus dan diangkat menjadi calon Hakim Pengadilan Negeri Bogor terhadap 1985.

Selain itu, Anwar Usman juga pernah menduduki jabatan di Mahkamah Agung (MA),yaitu sebagai Asisten Hakim Agung merasa berasal dari 1997 – 2003.

Kemudian berlanjut menjadi Kepala Biro Kepegawaian MA selama 2003 – 2006.

Lalu terhadap 2005, Anwar Usman diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta bersama dengan selamanya dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.

2. Aswanto

Bertahun-tahun sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Aswanto kelanjutannya melabuhkan diri menjadi satu berasal dari sembilan hakim MK.

Jalan yang kudu dilewati Aswanto untuk menjadi hakim konstitusi terbilang tidak mulus.

Guru Besar Ilmu Pidana Unhas itu kudu menghadapi beragam rintangan.

Sosoknya yang tegas ketika memimpin fakultas, membuatnya tidak disukai sejumlah pihak, juga koleganya sendiri.

Saat mencalonkan diri, nampak sebuah postingan opini yang memperlihatkan penolakan terhadap Aswanto.
Bukan hanya dirinya, penulis juga mempunyai keluarga Aswanto.

Saat seleksi di DPR, Dewan Pakar yang menyeleksinya pun ikut mempertanyakan kebenaran postingan berikut terhadap Aswanto.

Namun, sebab postingan yang dimuat di sarana online berikut fitnah, ia menanggapi enjoy perihal tersebut.

Ayah dua anak ini apalagi meminta terhadap Komisi III DPR supaya dipersilakan untuk mengucapkan sumpah, postingan itu tidak benar.

3. Arief Hidayat

Nama Arief Hidayat bukanlah orang baru di MK.

Ia pernah menjabat sebagai Ketua MK periode 14 Januari 2015 – 14 Juli 2017; Wakil Ketua MK periode 1 November 2013 – 12 Januari 2015; serta Hakim Konstitusi periode 1 April 2013 – 1 April 2018.

Sementara bagi Arief, MK bukanlah merupakan instansi yang asing.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) itu juga bukan ‘orang baru’ di dunia hukum, terlebih hukum tata negara.

Selain aktif mengajar, ia juga menjabat sebagai ketua di sebagian organisasi profesi.

Sebut saja Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Tengah, Ketua Pusat Studi Hukum Demokrasi dan Konstitusi, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender Indonesia, serta Ketua Pusat Studi Hukum Lingkungan.

Arief mengisahkan, sebagian th. selanjutnya mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie, pernah mendorongnya untuk maju sebagai hakim konstitusi.

Namun, sebab kala itu dia masih memegang jabatan sebagai dekan, maka perihal itu tak dapat dipenuhinya.

“Menjadi seorang hakim konstitusi merupakan posisi yang mulia dan kala itu saya belum berani mengambil alih posisi mulia itu,” ujarnya.

4. Wahiduddin Adams

Sebelumnya, mantan PNS di Departemen Kehakiman atau kini Kementerian Hukum dan HAM juga udah menjadi hakim konstitusi, yaitu terhadap 21 Maret 2014 sampai 21 Maret 2019.

Beralih berasal dari seorang PNS menjadi seorang hakim pasti bukan perkara mudah bagi Wahid.

Banyak perihal yang kudu Wahid sesuaikan, juga sikapnya sebagai seorang hakim.

Kini, Wahid tidak ulang dapat tunduk terhadap sistem birokrasi.

Ia kudu berdiri sendiri dalam bersikap dan berpikir lantaran tugasnya yang berupa memutus.

Keragu-raguan akan independensinya, dianggap Wahid juga disampaikan oleh Tim Ahli untuk Seleksi Hakim Konstitusi di DPR.

Menjawab perihal tersebut, dirinya menegaskan syarat-syarat itu udah ditentukan oleh konstitusi.

Termasuk bagaimana menjadi hakim konstitusi, situasi kerja, dan ketentuan kerjanya.

Wahid juga berkomitmen untuk mengikuti ketentuan sebagai hakim konstitusi yang sudah pasti lebih banyak batasan yang kudu ia perhatikan.

5. I Dewa Gede Palguna

Sebelumnya, pria kelahiran Bangli itu pernah menjadi hakim di MK terhadap periode 16 Agustus 2003 sampai 15 Januari 2008.

Setelah selesai terhadap periode pertama, Ketua MK kala itu, Jimly Asshiddiqie meminta Palguna untuk ulang memutus perkara konstitusi.

Namun, tawaran itu tidak diterima mentah-mentah oleh Palguna yang berdalih dambakan melanjutkan studinya ke jenjang lebih tinggi.

Permintaan supaya Palguna ulang menjadi hakim konstitusi kelanjutannya bersambut terhadap akhir th. 2014.

Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Panitia Seleksi menghubungi Palguna untuk menjadi hakim konstitusi berasal dari unsur Presiden.

Palguna pun ulang menjadi hakim konstitusi untuk periode 7 Januari 2015 sampai 7 Januari 2020.

Selain itu, Palguna juga pernah menjadi anggota MPR RI Periode 1999- 2004 sebagai utusan daerah.

6. Suhartoyo

Suhartoyo terpilih menjadi Hakim Konstitusi menukar Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya sejak 7 Januari 2015.

Pada 1986, ia pertama kali bertugas sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

Ia pun dipercaya menjadi hakim Pengadilan Negeri di sebagian kota sampai 2011.

Pencalonan Suhartoyo menjadi hakim MK sempat menuai kontroversi.

Mengenai kontroversi pemilihannya, Suhartoyo menyebutkan dirinya tidak dambakan membela diri.

Ia pun menyebutkan perihal masalah Sudjiono Timan yang banyak dituduhkan diputus olehnya.
Menurut Suhartoyo, ketika perkara berikut disidangkan, bukan ia yang menyidangkan di PN Jakarta Selatan.

Begitu pula bersama dengan isu yang menyebut selama masalah berikut disidangkan ia udah jalankan perjalanan ke Singapura sebanyak 18 kali.

“Dewan Etik Mahkamah Agung (MA) udah memeriksa paspor saya. Ketika itu saya hanya satu kali terbang ke Singapura,” kata dia.

7. Manahan MP Sitompul

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul menukar Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015.

Manahan menjadi Hakim Konstitusi untuk periode 28 April 2015 sampai 28 April 2020.

Sebelum menjadi hakim, Manahan pernah ditugaskan terhadap Unit Keselamatan Penerbangan di Pelabuhan Udara Polonia Medan, bersama dengan standing PNS Golongan II A dan ikatan dinas selama tiga tahun.

Selanjutnya, ia kuliah S1 bersama dengan mengambil alih jurusan Fakultas Hukum USU kelas karyawan.

Karier hakimnya diawali sejak dilantik di PN Kabanjahe terhadap 1986.

Pada 2013, Manahan mengikuti tes calon hakim agung, namun gagal terhadap tahap akhir fit plus proper testdi DPR.

Di th. yang sama, ia dipanggil oleh MA untuk fit plus proper test menjadi pimpinan Pengadilan Tinggi.

Manahan lolos dan diletakkan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Pangkalpinang, Bangka Belitung.

8. Saldi Isra

Pada 11 April 2017, Saldi Isra resmi dilantik menjadi hakim konstitusi masa jabatan 2017–2022 untuk

Guru Besar Hukum Tata Negara itu dilantik untuk menukar Patrialis Akbar untuk periode 11 April 2017 sampai 11 April 2022

Pria kelahiran 20 Agustus 1968 itu menyisihkan dua nama calon hakim lain yang udah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo oleh panitia seleksi (Pansel) Hakim MK terhadap 3 April 2017 lalu.

Sebelumnya, Saldi Isra mengabdi terhadap Universitas Andalas selama hampir 22 tahun.

Kemudian terhadap 2009, ia sukses menamatkan pendidikan Doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta bersama dengan predikat lulus Cum Laude.

Setahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas.

9. Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih terpilih menukar Maria Farida Indrati sebagai hakim konstitusi perempuan di Indonesia.

Wanita kelahiran Pangkal Pinang berikut terpilih oleh panitia seleksi calon hakim konstitusi setelah melalui seleksi yang ketat.

Sebelumnya, Enny menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Wanita kelahiran 27 Juni 1962 ini rela merantau berasal dari Pangkal Pinang ke Yogyakarta untuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM).

Ia pun selesaikan pendidikannya dan resmi menyandang gelar sebagai sarjana hukum terhadap 1981 silam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *