Suhendra: Kabinet Harus ‘Power Full’

KabarBerita.netPendiri Hadiekuntono’s Institute (Research-Intelligent-Spiritual) Suhendra Hadikuntono memberi saran Kabinet Kerja II, yang sedang disusun Presiden Joko Widodo selaku calon presiden terpilih Pilpres 2019, lebih mengedepankan segi kinerja atau profesionalitas ketimbang pertimbangan politik.

“Utamakan segi kinerja, bukan politik. Dengan begitu, kabinet bakal kuat atau power full,” ujarnya di Jakarta, Minggu (9/6/2019).

Pasalnya, kata Suhendra, posisi Jokowi selagi ini nothing to lose sebab sejak terpilih terhadap Pilpres 2019, tak bisa saja ia mencalonkan diri ulang terhadap Pilpres 2024, sebab sesuai konstitusi, presiden cuma dapat menjabat dua periode.

Jadi, Pak Jokowi bebas berkenan pilih siapa pun sebagai pembantunya,” memahami Ketua Umum Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara ini.

Kedua, menurut Suhendra, tiga menteri berasal dari parpol terhadap Kabinet Kerja selagi ini terbelit dugaan korupsi, sehingga lebih repot lakukan bantahan dan pembelaan daripada mengurus kementeriannya.

“Menteri berasal dari parpol umumnya menjadi ‘ATM’ parpolnya, sehingga tak mengherankan bila terbelit dugaan korupsi,” ujarnya sambil memberi saran bila Presiden Jokowi berkenan lakukan reshuffle kabinet, menteri-menteri yang “bermasalah” berikut wajib diganti bersama dengan menteri-menteri yang menjadi “benalu” atau yang kerap terlibat polemik di internal kabinet.
Poker | Capsa Susun | Game Adu-Q | Bandar-Q | Bandar Poker | Sakong Online | Domino

Menteri-menteri yang kerap teribat polemik internal kabinet dinilai Suhendra perlihatkan tidak adanya sinkronisasi kebijakan.

“Sebab itu, pembentukan Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah mutlak diperlukan,” cetusnya.

“Ketiga, Jokowi-KH Maruf Amin tak dapat di-impeach sepanjang tidak melanggar konstitusi, lakukan korupsi atau tindak pidana lainnya,” papar Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN), inisiator pemberantasan match fixing yang melahirkan prestasi bersifat penetapan 17 pengurus PSSI sebagai tersangka, perihal yang belum pernah berlangsung dalam 44 th. histori sepak bola Indonesia.

Lebih berasal dari itu, lanjut Suhendra, yang tak dapat ditawar-tawar adalah calon-calon menteri haruslah sosok-sosok yang bersih dan berintegritas.

“Tak bisa saja berani menjadi eksekutor terkecuali yang bersangkutan tidak bersih,” tukasnya.

“Prinsipnya, menteri haruslah sosok yang the right man/woman on the right place,” tambahnya.

Suhendra terhitung memberi saran penggabungan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri menjadi Kemendaglu sehingga lebih efisien dan efisien.

Hal ini terhitung dirasa wajib mengingat kegunaan duta besar tetap dianggap sebagai area penampungan pensiunan ASN maupun politikus, sehingga terbentuk pameo seremoni (datang, dansa, mabuk,pulang). Seharusnya duta besar menjadi mata dan telinga negara yang dapat merebut peluang. Kursi dubes wajib diisi kalangan profesional, bukan pensiunan maupun petualang politik,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *